Sri Mulyani Menjamin Pungutan Pajak Sesuai dengan Pertumbuhan Industri

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, menjamin dengan sangat hati-hati bahwa kebijakan pemerintah terutama di sektor perpajakan akan sangat memperhatikan dan juga menyesuaikan pertumbuhan industry secara sektoral.

Akan disesuaikan

Dirinya dapat memastikan bahwa pungutan pajak tidak akan diperbesar untuk sektor industri yang mana sedang melemah seperti contohnya industri ritel. Tetapi demikian, bagi industri yang mengalami kenaikan dan juga perkembangan pesat tidak berarti akan diberikan beban pajak yang sangat tinggi. Menurut Sri Mulyani, semuanya bakal dijalankan dengan formulasi yang sangat tepat.

Ia memberikan contoh, rencana yang sempat mengemuka public beberapa saat yang lalu yakni tentang perubahan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari yang semula sebesar Rp. 54 juta per tahunnya menjadi sesuai dengan batas gaji para karyawan yang mana diatur dalam formula UMP (Upah Minimum Provinsi).

Ia menambahkan, “Misalnya saja saya menaikkan pajak, PTKP akan saya turunkan. Katanya membuat keresahan. Atau, saya bakal cari pajak ke pedagang besar. Kata mereka, ‘Jangan, Bu. Lagi lesu ini.’ jadi ya kami akan lihat lagi, apakah hal ini (pertumbuhan masing-masing sektor) akan mempengaruhi ekonomi di semester kedua nanti atau tidak akan mempegaruhi.”

Selain memperhatikan pertumbuhan industri sektoral di kebijakan perpajakan, pemerintah juga masih perlu membedah realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu beberapa bukan terakhir yang mengalami anomali. Misalnya saja di tengah pelemahan daya beli masyarakat yang juga turun, membuat industry ritel juga lesu. Rupanya, realisasi dari Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada bulan Januari-Juli 2017 justru malah mengalami kenaikan sekitar kurang lebih 26,2% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menjadi kurang lebih Rp. 191 triliun.

Sementara itu, Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 sepanjang bulan Januari sampai Juli 2017 sudah mencapai Rp. 55,6 triliun. Hal ini berarti turun sekitar 4,43% dibandingan dengan Januari-Juli tahun 2016. Akan tetapi, PPh Pasal 25 dan juga Pasal 29 melonjak sekitar 55,5% dari semester 1 tahun 2016, yaitu dari Rp. 3,7 triliun menjadi Rp. 5,8 triliun.

“hal ini berarti banyak sektor lainnya yang positif. Jadi kalau ada sektor yang mengeluhkan kelesuan, kami bakal lihat sektor-sektor yang lainnya pula,” tambah mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. Menurut dirinya, pemerintah juga bakal mendengar masukan-masuan dari para pelaku industry dan juga manusia. Sehingga, menurutnya, bisa diberikan kesesuaian kebijakan perpajakan untuk ke depannya bersamaan dengan reformasi perpajakan yang ingin terus dan terus dilakukan tahapan demi tahapan.

Sri Mulyani Perhatikan Daya Beli

KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) mengatakan bahwa stabilitas sistem keuangan pada kuartal II tahun 2017 berada dalam kondisi yang normal. Namun demikian, KSSK tetap saja akan mewaspadai sejumlah risiko internal dan eksternal. Sri Mulyani lagi lagi memberikan komentarnya, “Ekonomi Togel singapura tetap dalam kondisi yang baik. Kondisi sektor keuangan dalam posisi normal, masih stabil.”

Pada tanggal 27 Juli 2017 kemarin, KSSK menggelar rapat kuartalan guna memantau dan juga menilai perekembangan fiskal, moneter, sistem pembayaran, makroprudensial, pasar Surat Berharga Negara (SBN), sistem pembayaran, lembaga keuangan nonbank, perbankan, dan juga penjaminan simpanan. Meskipun demikian, Menteri Keuangan Indonesia itu menyatakan bahwa sektor keuangan dalam kondisi stabil dan menurutnya juga, KSSK tetap saja akan mewaspadai berbagai macam risiko baik dari internal dan juga eksternal karena berbagai macam keadaan bisa saja terjadi.

See More

Kisruh Sengketa UU Pemilu

Masalah pengesahan UU pemilu memang semakin memanas. Banyak fraksi yang tidak setuju. Ketika proses pengesahan di DPR, ada banyak walk out yang terjadi. Ada PKS, fraksi gerindra, PAN dan demokrat yang memutuskan untuk walk out ketika proses voting pengesahan RUU pemilu. Ada dua paket yang diberikan, paket A dan paket B. Mereka semua menolak pilihan  paket tersebut.

RUU Pemilu Telah Di Sahkan

Ada beberapa materi yang terdapa di ruu pemilu paket A. Antara lain:

  • Parliamentary treshold 4 persen
  • Presindential threshold 20-25 persen
  • Alokasi kursi 3-10 kursi per dapil
  • Sistem pemilu terbuka
  • Metode konversi suara saint lague murni.

Itulah yang dihasilkan dari sidang paripurna DPR yang diadakan pada hari kamis 20 juli 2017 kemarin. Ada banyak perdebatan yang terjadi ketika proses pengesahan. Pemerintah mengusulkan 20-25 persen untuk presindential treshold (ambang batas presiden). Usulan ini memang di dukung oleh beberapa partai. Seperti pastai nasdem, PDI perjuangan, PPP, partai hanura, partai golkar dan PKB sedangkan PKS, Partai gerindra dan demokrat mendukung presindetial threshpold 0 persen. Untuk partai PAN menawarkan di angka 1-15 persen.

Fraksi Walk Out Dari Sidang Paripurna

Pada saat proses pengesahan RUU pemilu,  banyak fraksi yang melakukan walk out. Musyawarah yang dilakukan tidak menghasilkan sama sekali. Akhirnya memakai voting. Ada beberapa partai yang memilih untuk walk out. Dari fraksi pan, PKS, gerindra dan demokrat memilih untuk walkout dari sidang paripurna. Dari pihak PAN  mengatakan, walaupun anggotanya walk out tapi akan tetap menghormati semua keputusan sidang.

Dari pihak pemerintah puas, merasa puas dengan hasil RUU pemilu yang telah di sahkan oleh DPR RI. Terutama untuk pembatasan pencalonan presiden. Apalagi sejak pemilu yang dulu, batasnya sudah 20 persen. Jadi memang seharusnya tidak ada perubahan lagi. Tapi sayangnya masih banyak masalah yang terjadi. Masih ada beberapa anggota partai politik dan masyarakat yang merasa tidak setuju dengan hasil ruu pemilu yang sudah disahkan.

Menteri dalam negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan kalau nanti ada elemen masyarakat yang tidak puas dengan hasil RUU yang sudah di sahkan. Bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi (MK). Memang ada beberapa pihak, yang akan melakukan uji materi Ruu ke mahkamah konstitusi lagi. seharusnya hal ini memang sudah sesuai konstitusi, tidak perlu di perdebatkan lagi. tapi sayangnya masih banyak pihak yang tidak setuju karena membuat manajemen politik jadi tidak terkendali.

Yusril Ajukan Uji Materi RUU Pemilu Ke MK

Yusril ihza mahendra termasuk orang yang menolak pengesahan UU pemilu. Dia dan beberapa pihak lainnya akan melakukan uji materi uu pemilu ke MK. Setelah RUU ditandatangani presiden, maka yusril akan langsung melakukan permohonan uji materi undang undang pemilu Togel hongkong ke mahkamah konstitusi. Masalah presidential threshold menurutnya bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E ayat 3 UUD 45.

Pasal 6A ayat 2 menjelaskan tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik, sebelum dilakukan pemilihan umum. Lalu di pasal 22 E ayat 3 UUD 45 dijelaskan tentang pemilu digunakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Dari penjelasan itu, maka presindential threshold  bukanlah suarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Masalah pengesahan RUU pemilu ini akan terus berlanjut dan semakin banyak pro kontra.

See More

Gubernur Jenderal Kanada Langgar Protokol Kerajaan Inggris

Salah satu kekuatan Inggris ada pada kerajaannya. Untuk itu, pihak kerajaan terus menjaga tradisi dan protokol untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan kerajaan. Salah satunya adalah protokol tentang larangan menyentuh sang ratu atau anggota keluarga kerajaan. Kejadian baru-baru ini dimana Gubernur Jenderal Kanada, David Johnston yang menyalahi protokol karena menyentuh sang Ratu Elizabeth menjadi ramai di media. Sang gubernur menyalahkan karpet yang licin.

Melanggar Protokol Untuk Pastikan Keselamatan

Gubernur Jenderal Kanada David Johnston terlihat membantu (menyentuh) Ratu Elizabeth II ketika berjalan di atas tangga. Ia berdalih “hanya untuk memastikan bahwa tidak ada yang tersandung”. Ya, Gubernur Jenderal Kanada David Johnston menyatakan kekhawatirannya tentang sebuah karpet yang “licin” yang patut disalahkan karena hal tersebut membuatnya ‘terpaksa’ melanggar etiket kerajaan dengan sang Ratu.

Dia terlihat ringan-ringan saja menyentuh siku Ratu saat sebuah acara di London yang menandai ulang tahun Kanada ke-150. Johnston mengatakan bahwa dia hanya memperhatikan keselamatan sang Ratu saat dia menaiki tangga. Johnston mengatakan demikian:

“Saya hanya ingin memastikan tidak ada yang terhuyung-huyung di tangga,” katanya kepada media.

Dia melanjutkan: “Agak sedikit canggung, turun dari Rumah Kanada sampai Trafalgar Square, dan ada karpet yang sedikit licin, jadi saya pikir mungkin tepat untuk melanggar protokol hanya untuk memastikan tidak ada yang tersandung.”

Alasan Johnston sendiri sebenarnya bisa diterima mengingat ada beberapa anak tangga yang ditutupi karpet yang dikhawatirkan licin atau dapat membuat sang Ratu terpeleset. Tentu akan menjadi berita yang lebih menggemparkan lagi jika sang ratu terpeleset di tangga. Mungkin, ini yang ada di benak Johnston saat melihat sang ratu mulai berjalan menuruni tangga dari Rumah Kanada hingga ke Trafalgar Square.

Pelanggaran Protokol Kerajaan Beberapa Kali Terjadi

Ratu Elizabeth II, 91 tahun, didampingi oleh Pangeran Philip saat menghadiri acara Rabu di Komisi Tinggi Kanada. Johnston sendiri di acara tersebut merupakan perwakilan Ratu di Kanada. Peristiwa ini juga bukanlah hal yang pertama terjadi dan dia bukan orang pertama yang menjadi berita utama di beberapa media karena tampaknya pelanggaran peraturan protokol kerajaan juga sudah terjadi sebelumnya.

Berikut ini beberapa pelanggaran yang pernah terjadi;

  • Semua mata tertuju pada peristiwa di tahun 2009 saat mantan Ibu Negara AS, Michelle Obama memeluk Ratu.
  • Pada tahun 1992, mantan Perdana Menteri Australia, Paul Keating disebut “kadal dari Oz” karena lengannya mengelilingi (memeluk) sang ratu saat tur kerajaan.
  • Bintang basket Amerika LeBron James membuat headline di media pada tahun 2014 setelah menempatkan lengannya di seputar pundak Kate Middleton, Duchess of Cambridge.
  • Aktor Tom Hiddleston digambarkan pada tahun 2016 dengan sebuah lengan memeluk (melingkari) Duchess of Cornwall.

Tentunya, Johnston, 76 tahun, tidak ingin membuat berita togel online yang negatif tentang dirinya dan tidak akan memiliki kesempatan lain untuk melanggar protokol kerajaan di lain waktu. Ini karena dia harus meninggalkan posisinya pada bulan September mendatang dan peran resminya akan segera digantikan oleh Julie Payette. Perjalanan ini adalah kunjungan terakhirnya ke Inggris untuk bertemu dengan sang Ratu.

Kesalahan atau pelanggaran protokol ini terjadi bisa karena beberapa alasan dari mulai tidak tahu tentang protokol kerajaan hingga mencoba untuk membantu atau terlihat lebih ramah lagi. Ratu Elizabeth II sendiri terkenal karena friendly atau bersahabat, tetapi apa yang dilakukan Johnston sendiri telah membuat media menyorotinya.

See More

Alasan Ahok Menolak Banding

Meskipun Ahok kini telah ditetapkan bersalah oleh majelis hakim dan divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa yaitu selama dua tahun dan Ahok pun kini telah menjalani masa hukumannya, namun nampaknya kasus ini belum juga reda bahkan masih saja menjadi perbincangan panas. Masih ada banyak kontrovesi yang timbul dalam kasus penistaan agama ini meskipun tersangkanya telah menjalani hukuman di penjara. Baik kalangan pro Ahok dan anti Ahok masih saja membuat kontroversi terlebih baru-baru ini Ahok yang tengah berada didalam rutan pun msaih saja mendapatkan tudingan miring.

 

Alasan ahok tidak ingin kasusnya naik banding

Fifi Letty Indra sebagai pengacara Ahok menjelaskan mengenai alasan Ahok lebih memilih tidak naik banding atas 2 tahun vonis dari hakim terkait kasus penistaan agama. Fifi menjelaskan bahwa keluarga Ahok sangat terharu dengan alasan Ahok yang masih memikirkan banyak orang sedangkan dirinya tengah dalam kondisi divonis melakukan kesalahan.

 

Ahok menyampaikan kalau untuk kebaikan serta keutuhan negara dan bangsa maka dirinya rela harus berada dalam penjara, itulah alasan kenapa Ahok tidak ingin kasusnya naik banding. Karena Ahok tahu jika dirinya melanjutkan kasusnya ketingkat banding maka para masa akan kembali melakukan aksi lagi sehingga Indonesia kembali memanas sehingga Ahok tidak ingin hal tersebut terjadi.

 

Fifi juga menyebutkan bahwa Ahok telah memaafkan orang-orang yang sudah memusuhi dirinya, dan bahkan Ahok juga sudah tahu atas tudingan negatif oleh beberapa orang terhadap keputusan dirinya untuk tidak memperpanjang kasusnya ketingkat banding. Fifi menjelaskan bahwa Ahok tidak akan marah terhadap tuduhan-tuduhan jika pembatalan banding merupakan strategi yang dilakukan Ahok.

 

Ahok hanya menanggapi dingin terhadap tudingan negatif kepadanya tersebut, dan menurut penyampaian Fifi, bahwa Ahok yakin jika suatu saat orang-orang akan mengerti tujuan dirinya melayani warga. Suatu hari nanti mata hati orang pasti terbuka melihat jika selama togel ini Ahok melayani warga karena kasih walau pun difitnah.

 

Advokasi Jokowi-JK pinta jaksa tarik banding Ahok

Tim dari Advokasi Jokowi-JK meminta untuk jaksa agung dan jaksa penuntut umum tidak memaksa untuk mengajukan banding atas kasus penistaan agama yang dialamatkan kepada Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Syamsuddin Radjab menyebutkan jika jaksa agung tak perlu mengkaji berkas banding Ahok yang saat ini telah berada ditangan majelis hakim di pengadilan tinggi DKI Jakarta.

 

Menurut Syamsuddin, jaksa agung tidak boleh melakukan pembohongan kepada publik sebab tidak mungkin jika jaksa agung dan jaksa penuntut umum tidak melakukan gelar perkara atau kajian terhadap berkas tersebut sebelum diajukannya banding. Menurutnya ada 2 alasan untuk jaksa agung dan jaksa penuntut umum menarik banding atas kasus Ahok.

Yang pertama ialah Ahok yang merupakan pihak terpidana telah mengakui serta menerima putusan dari pengadilan pada tingkat pertama. Dan yang kedua yaitu dari pihak Ahok telah menarik memori banding atau menerima putusan dari hakim pengadilan pada tingkat pertama. Apabila jaksa agung dan jaksa penuntut umum masih tetap ingin banding maka tujuannya patut untuk dipertanyakan. Tutur Syamsuddin.

 

Lanjut Syamsuddin menegaskan bahwa untuk pengajuan banding ada 3 ketentuan. Namun dari ketiga ketentuan tersebut Syamsuddin tidak menemukan ketentuan yang mendekati tujuan dari jaksa agung dan jaksa penuntut umum dalam memperpanjang kasus Ahok. Sehingga dirinya meminta untuk jaksa agung dan jaksa penuntut umum tidak ngotot untuk mengajukan banding.

See More

Rizieq Shihab ‘Bakal Pulang’ ke Indonesia dalam Waktu Dekat Ini

Menyusul penetapannya sebagai tersangka atas dugaan kasus pornografi, Rizieq Shihab bakal pulang ke Indonesia. Ini lah yang dikatakan salah seorang kuasa hukumnya. Sugito Atmo Pawiro yang sekarang ini mengaku tengah berada di Mekkah, telah bertemu dengan Rizieq Shihab. Ia mengonfirmasi pada media berita BBC Indonesia bahwa pemimpin FPI (Front Pembela Islam) itu saat ini masih juga berada di Arab Saudi.

Status Rizieq Naik Jadi Tersangka

Polisi sekarang ini telah menaikkan status Rizieq dari saksi menjadi tersangka dalam kasus percakapan via Whatsapp yang berkonten pornografi yang mana diduga melibatkan dirinya dengan seorang perempuan bernama Firza Husein. Ia sekarang ini dijerat dengan pasal 4 Ayat 1 Juncto dan atau Pasal 34 UU RI No. 44 Th 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Menurut Sugito sendiri, Rizieq menghadapi penetapannya sebagai tersangka dengan “sangat santai dan tidak ada beban.” “Ini adalah fitnah dan harus dihadapi. Dan tidak ada kekhawatiran sedikitpun karena ini adalah rekayasa hukum bukan fakta hukum,” tambah Sugito.

Namun kendati demikian, pemimpin FPI yang sebelumnya aktif turun ke demo menentang mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus penisataan agama ini tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa oleh polisi sebanyak 2 kali.

Perintah Penangkapan

Polda metro Jaya menyatakan telah mengeluarkan surat perintah poker online penangkapan terhadap Rizieq yang dikirim ke kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Penyidik juga menyebutkan sudah mendatangi Dirjen Imigrasi guna memastikan keberadaan Rizieq. Jika semuanya langkah sudah ditempuh dan sang pemimpin FPI itu belum juga memenuhi panggilan, maka polisi terpaksa akan menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono.

Secara terpisah, Martinus Sitompul, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, mengatakan bahwa Kepolisian bakal melakukan rapat dan juga gelar perkara demi menentukan apakah bantuan dari Interpol juga dibutuhkan.

“Jika kita menganggap bahwa ada kebutuhan masyarakat internasional karena Rizieq berada di luar negeri, maka kita akan segera terbitkan nanti red notice (permintaan penahanan sementara),” ujar Martinus di lobi gedung Divhumas Polri pada hari Selasa (30/05) lalu.

Di sisi lainnya, malahan sebagian pihak justru mempertanyakan mengapa sang pemimpin FPI ini tidak mempengaruhi panggilan polisi guna pemeriksaannya sehingga ia bisa langsung memberikan klarifikasi atas kasus yang tengah di hadapinya. Ia mendengar bahwa setelah mendengar informasi Rizieq akan pulang banyak pengikutnya yang menyatakan bahwa akan menyambut ulama yang bergelar ‘Habib’ itu di bandara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, saat dihubungi terpisah, Kombes Argo Yuwono mengatakan bahwa ia belum menerima informasi soal rencana pengerahan massa untuk penjemputan Rizieq. “Kita sendiri belum ada informasi dari intelijen,” ungkapnya kepada BBC Indonesia.

Dan menanggapi isu bakal membludaknya para pendukung Rizieq yang akan membuat bandara ‘lumpuh’, Argo mengatakan, “Pasti kita tidak akan biarkan, kita akan bertindak.”

Dan langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh Rizieq adalah praperadilan. Langkah ini akan diambil sebelum Habib itu pulang ke Indonesia, berkoordinasi dengan Kedutaan Besar di Arab Saudi. “Kami bakal membuat surat kuasa yang di tandatangani oleh Habib (panggilan hormat untuk Rizieq) guna mengajukan praperadilan,” ujar Sugito.

Kasus ini nampaknya semakin ramai dan memanas bahkan sampai beberapa netizen juga ikut mengomentari kasus Rizieq itu. tapi tidak sedikit juga netizen yang menyayangkan mengapa ulama besar itu tidak segera pulang dan menghadapi masalah dan kasus hukumnya secara langsung. Tentunya untuk pendukungnya, hal ini cukup mengecewakan.

See More