Tindakan Tepat Atas Kepergian Bayi Debora

Berbagai pihak sangat menyayangkan kasus yang menimpa bayi Debora hingga terbujur kaku tanpa mendapat perawatan yang layak dari salah satu rumah sakit daerah Jakarta Barat karena keterbatasan biaya administrasi. Banyak pihak yang geram dengan ulah pihak rumah sakit yang diduga sengaja lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada masyarakat.

Mendagri minta sanksi sosial untuk rumah sakit menangani bayi Debora
Banyaknya pihak yang berempati terhadap kepergian bayi Debora yang tak mendapat perawatan ortimal dari RS juga dirasakan oleh mendagri Tjahjo Kumolo yang menyampaikan keprihatinannya. Tjahjo menyampaikan jika seharusnya pihak RS yang bersangkutan lebih mengutamakan pelayanan terbaik lebih dulu saat ada pasien tengah dalam keadaan yang gawat ketimbang harus mempermasalahkan urusan administrasi.

Menurutnya, pihak rumah sakit yang hanya memikirkan uang harus mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat serta pers. Menurutnya sanksi sosial untuk RS tersebut sangat tepat karena undang-undang saat ini dianggap masih lemah untuk mengontrol RS yang tak manusiawi tersebut, dirinya juga menambahkan jika masyarakat jangan berobat ke RS yang tak manusiawi.

Bahkan Tjahjo sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pihak RS yang mengetahui keadaan bayi Debora namun tak memberikan penanganan lebih dulu justru memberi rujukan ke RS lain yang bisa menerima BPJS. Dirinya juga mengajak untuk mencegah jangan sampai adanya Debora-Debora lainnya hanya karena terbentur biaya administrasi.

Sesal KPAI atas kepergian bayi Debora
Hal serupa juga dirasakan oleh komisioner perlindungan anak Indonesia menyampaikan sikapnya atas kepergian bayi Debora yang diduga tak mendapat pelayanan medis yang layak dari salah satu rumah sakit daerah Jakarta barat. KPAI bidang kesehatan Siti Hikmawati menjelaskan sikap KPAI terhadap kasus tersebut.

KPAI berharap hal yang dialami oleh bayi Debora harus dijadikan pintu masuk dalam perbaikan pelayanan kesehatan dengan komprehensial, KPAI juga akan mendalami dan menggali informasi serta melakukan klarifikasi kepada pimpinan RS yang bersangkutan terkait layanan dan sistem yang sudah diberikan kepada bayi Debora.

KPAI juga meminta kepada Kemenkes untuk segera menjalankan investigasi dan KPAI siap bergabung dari tim kemenkes, bahkan KPAI meminta agar pemerintah melakukan perbaikan sistem terhadap layanan kesehatan yang ramah anak, control pelayanan secara berlanjut, pembinaan berkala dan memastikan semua RS menjalankan undang-undang.

KPAI meminta untuk melakukan evaluasi terhadap sistem jaminan pelayanan kesehatan DKI Jakarta, hal tersebut bertujuan supaya jaminan kesehatan berpedoman untuk perlindungan anak dan memastikan bahwa semua anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap mendapat layanan domino qiu qiu dengan baik.

YLKI minta saksi untuk RS yang menangani bayi Debora kepada kemenkes
Kemenkes harus menyelesaikan dan bisa memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit yang menangani bayi Debora hingga meninggal karena diduga tak mendapatkan perawatan medis yang layak. Jika terbukti melalaikan keselamatan hingga nyawa pasien pihak RS tersebut harus mendapat sanksi dari kemenkes. Hal tersebut juga disepakati oleh YLKI.

Ketua YLKI Tulus Abadi menilai jika RS yang bersangkutan telah melanggar regulasi hingga meninggalnya bayi Debora, jika melihat kronologinya, maka menurutnya pihak RS tersebut patut diduga melakukan pelanggaran kemanusiaan serta melanggar sumpah dokter. Tulus juga menambahkan harusnya pihak RS lebih mengutamakan nyawa Debora yang membutuhkan pelayanan sesegara mungkin, tapi pihak RS justru menyodorkan kewajiban DP yang masih belum bisa dilunasi oleh orang tua Debora saat itu. YLKI mendesak supaya Kemenkes serta pemerintah mengusut kasus ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *